Informasi Tentang Pendidikan !!

Seorang guru Prancis James Sodatmay dari Lycee Chaptal, Mende, menuliskan buah pikirannya tentang Indonesia yang berjudul "Bangkitnya raksasa - Indonesia". James Sodatmay bersama para guru SMA dan SMP di seluruh Prancis mengikuti lomba esai atau tulisan bebas bertema Indonesia yang diadakan KBRI Paris.

Atase Pendidikan KBRI Paris, Syafsir Akhlus, kepada Antara, Ahad (1/7), mengatakan dua pemenang lomba essai mendapatkan hadiah tiket pergi pulang Paris Jakarta dari Kantor Atase Pendidikan KBRI Paris. Syafsir Akhlus mengatakan lomba esai untuk guru di Prancis itu digelar sebagai ajang diplomasi dan promosi Indonesia melalui media pendidikan.

Lomba penulisan esai merupakan rangkaian lomba pidato berbahasa Indonesia untuk mahasiswa Prancis yang diadakan KBRI Mei lalu. Lomba penulisan esai ditujukan untuk Guru SMA dan SMP se Prancis dengan tujuan agar para guru dapat menaruh perhatian terhadap Indonesia, dan memberikan pengetahuan tentang Indonesia kepada siswa-siswa yang mereka didik.

Diharapkan dengan adanya pergantian siswa setiap tahun, maka secara tidak langsung promosi tentang Indonesia akan berlansung dan jumlah kaum muda Prancis yang mengenal Indonesia dari pendekatan akademik akan semakin bertambah.

Lomba yang baru pertama kalinya diadakan di KBRI Paris ini mengangkat tema umum yaitu Indonesia. Para peserta menuliskan pengetahuan dan opininya tentang Indonesia dalam bahasa Prancis.

Kantor Atase Pendidikan mengirimkan undangan kepada seluruh guru SMA/SMK (Lyece) dan SMP (College) melalui 25 academie (kantor dinas provinsi) yang ada di Prancis. Tulisan yang masuk dievaluasi tiga juri yaitu dosen l'Universite de La Rochelle, Philippe Granger, dan Dominique Dubois dari l'Universit d'Angers dan mantan Atase Pendidikan pada Kedutaan Prancis di Jakarta, dan Gustaf D Sirait, dari KBRI Paris.

Pemahaman dan praktik keagamaan di Indonesia ternyata belum berperan banyak dalam upaya memberantas praktik korupsi. Hal ini terjadi karena agama lebih merupakan sistem nilai, sementara korupsi lebih efektif ditumpas melalui penegakan hukum.

Hal itu mengemuka dalam Seri Dialog Klub Kajian Agama (KKA) Paramadina tentang ”Menumbuhkan Kepemimpinan Profetik Menuju Indonesia Adil” di Universitas Paramadina di Jakarta, Jumat (19/8). Pembicara dalam acara ini adalah Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Komaruddin Hidayat dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie.

Kedua intelektual itu menyoroti kenyataan ironis di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, bahkan kerap dikatakan sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam jelas-jelas mengharamkan korupsi, bahkan mengancamnya dengan azab yang pedih. Namun, kenapa justru korupsi di negeri ini sekarang merajalela sedemikian rupa?

Komaruddin menilai, pemberantasan korupsi memang tidak selalu terkait dengan kondisi keagamaan. Negara yang berhasil memberantas korupsi adalah mereka yang menegakkan hukum secara tegas, tuntas, dan adil, terlepas apakah masyarakatnya religius atau tidak. Agama pada kenyataannya lebih berperan sebagai dorongan moral, dan bukanlah sarana yang efektif untuk memberantas korupsi.

Data dan fakta ini merupakan kritik dan tantangan bagi para intelektual dan organisasi keagamaan di Indonesia. Harapan bahwa gairah dan praktik keagamaan dapat menciptakan pemerintahan bersih masih perlu dikaji ulang. Soalnya, dalam kenyataan sehari-hari, hubungan itu tidak terlalu terlihat.

Jimly mengungkapkan, begitu banyak orang yang secara formal mengaku beriman dan rajin beribadah, tetapi justru terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia justru juga mencatatkan diri sebagai salah satu negeri dengan tingkat korupsi terparah di dunia. Praktik ibadah formal sering kali terbukti tidak bisa membentuk perilaku hidup sehari-hari. (iam)

Sumber: Kompas.Com 

Dinas Pendidikan Kota Bogor, Jawa Barat akan segera menyelesaikan persoalan yang menimpa delapan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pembangunan, Bogor. Mereka diupayakan bisa mengikuti ujian nasional.
Sebelumnya, mereka dikeluarkan dari sekolah karena dituduh mencemarkan nama baik sekolah melalui situs jejaring sosial Facebook.

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor, Fajar Maulana Yusuf, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk memastikan keikutsertaan delapan siswi yang dikeluarkan itu dalam ujian nasional. "Khususnya siswi kelas III akan diupayakan bisa ikut ujian nasional pada 18-21 April nanti," tegasnya.

SMK Pembangunan Bogor, mengeluarkan delapan siswinya karena dianggap mencemarkan nama baik sekolah setelah menulis di status Facebook milik Presta Maulida dengan akun Fresta Gladies Alegra. "Sekolah saya korupsi looh! pengen saya basmi!" begitu tulisannya. Tulisan itu dibuat setelah Maulida mendengar petugas PDAM Kota Bogor datang menagih pembayaran air yang sudah menunggak tiga bulan.
Status itu kemudian dikomentari tujuh rekan Maulida lainnya. "Saya hanya komentar ‘Hahaha bener banget tuh’. Komentar itu saja dan saya dikeluarkan dari sekolah," ujar Diana Amelia, salah satu rekan Maulida. Rekan Maulida lainnya yang hanya mengklik status like juga kena getahnya.
Pihak sekolah pun meradang. Para siswa itu langsung dikeluarkan dari sekolah. Mereka yang dikeluarkan sekolah adalah Presta Maulida, 17 tahun, Diana Amelia, 18 tahun, Firda Putri, 17 tahun, Rinawati, 18 tahun, Fifi Latifah, 17 tahun, Agustianingsih, 18 tahun, Munengsih, 18 tahun, Salamah Rizkia, 17 tahun.

Delapan siswa ini mengadukan nasib yang dialami mereka kepada Dewan Perwakiln Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis 3 Maret 2011 kemarin. Ketua Komisi D DPRD Kota Bogor Laniasari Davis meminta segera agar para pelajar yang dikeluarkan itu agar mereka dapat melanjutkan sekolah.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah SMK Pembangunan, Fahruraji mengatakan, sekolah siap menerima delapan siswa yang mengadu ke DPRD Kota Bogor ini agar bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar lagi.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menargetkan untuk mengembalikan 11.000 pekerja anak ke sekolah pada tahun 2013, meningkat dibandingkan 2012 yang mencapai 10.750 pekerja anak.

"Program penarikan pekerja anak ini dilaksanakan dengan tujuan agar anak-anak Indonesia dapat mengembangkan kesempatan belajar di sekolah dan terbebaskan dari berbagai bentuk pekerjaan terburuk," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (17/9/2012).

Para pekerja anak tersebut bakal ditarik dari tempat mereka bekerja dan ditempatkan sementara di rumah singgah dengan pendampingan khusus kemudian dikembalikan ke sekolah untuk belajar di pendidikan formal SD/SMP/SMA, madrasah dan pesantren ataupun kelompok belajat paket A, Bdan C.

Mereka tersebar di 21 provinsi dan 72 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Muhaimin mengatakan pemerintah konsisten melaksanakan program nasional penanggulangan pekerja anak itu sesuai dengan amanat Keputusan Presiden No.59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak yang dilakukan pemerintah itu juga untuk Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) dan sasaran utamanya anak bekerja dan putus sekolah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Sejak dilaksanakan pada 2008 sampai dengan tahun 2011, sebanyak 11.305 pekerja anak telah dikembalikan ke pendidikan. Pada 2012 ditargetkan menarik 10.750 pekerja anak di 84 Kabupaten/Kota pada 21 Provinsi untuk kembali ke bangku sekolah.

"Prioritas program ini diarahkan untuk dapat mempercepat proses penarikan para pekerja anak terutama dari pekerjaan-pekerjaan terburuk dan berbahaya seperti perbudakan, pelacuran, pornografi dan perjudian, pelibatan pada narkoba, dan pekerjaan berbahaya lainnya," kata Muhaimin.

Pihak Kemnakertrans telah melakukan pendekatan khusus untuk melarang anak usia sekolah untuk bekerja bersekolah dan para orang tua tidak boleh memaksakan anaknya untuk bekerja apalagi untuk dengan pekerjaan-pekerjaan terburuk dan berbahaya.

"Para orang tua harus tahu bahwa dalam UU perlindungan anak, Pemerintah lakukan pendekatan khusus berupa persuasif hingga penindakan. Bagi orangtua yang tetap memaksakan anaknya untuk bekerja, perlu mendapat tindakan tegas," kata Muhaimin.

Fenomena pekerja anak, kata Muhaimin merupakan masalah yang serius karena mengancam kualitas hidup anak, hak-hak normatif anak untuk bermain dan belajar dan dalam jangka panjang akan berpengaruh pada masa depan bangsa.

Muhaimin meminta penanggulangan pekerja anak menjadi gerakan bersama dan terlembaqa di berbagai lapisan masyarakat dan instansi/lembaga terkait agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.

"Peran serta masyarakat, pemerintah pusat dan daerah serta instansi terkait dibutuhkan untuk meningkatkan sinergi guna mengurangi jumlah pekerja anak dan mengembalikannnya ke dunia pendidikan," kata Muhaimin.  (Ant/Gs)

Pemerintah memberi peluang bagi masyarakat atau pihak swasta untuk mendirikan sekolah menengah kejuruan (SMK). Khusus di tingkat SMK, Direktur Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad mengatakan, swasta digandeng dalam rangka pengguliran  program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Syaratnya, pendirian dan pelaksanaan pembelajarannya harus sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

"Membangun sekolah itu tanggungjawab negara, tapi kalau swasta mau ikut mendirikan boleh saja. Syaratnya harus sesuai SPM," kata Hamid saat ditemui Kompas.com, di gedung Kemendikbud, Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Hamid menjelaskan, proporsi jumlah sekolah di pendidikan menengah cukup variatif. Jumlah SMA sebanyak 60 persen, lebih besar dari jumlah SMK yang hanya 40 persen. Mengenai proporsi siswanya, jumlah siswa di SMK swasta jauh lebih banyak, yakni sekitar 63 persen dibandingkan jumlah siswa di SMK negeri yang hanya 37 persen.

"Partisipasi masyarakat tentunya akan membantu, walau mendirikan sekolah itu harus sabar, orientasinya bukan keuntungan karena untuk mencapai break even point cukup memakan waktu," pungkasnya.

Selain memperlebar akses ke pendidikan menengah, pemerintah mendorong lulusan tingkat SMP untuk melanjutkan ke SMK. Dorongan ini bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang siap kerja seiring dengan upaya mengurangi jumlah pengangguran di usia produktif dan menekan angka kemiskinan. Ke depan, proporsi jumlah SMK akan lebih banyak dibandingkan SMA, yakni sekitar 60 persen untuk SMK dan 40 persen untuk SMA.

Seorang Guru yang bijaksana tidak sepatutnya mengeluarkan perkataan “Dasar kamu anak yang bodoh ,sudah berkali-kali diajari tidak mengerti”. melihat kejadian seperti itu kita semua menjadi ikut prihatin. Pertama-tama perlu kita pahami bersama bahwa anak “bodoh” pada dasarnya ada dua macam yaitu
bodoh “semu” dan bodoh “sungguhan”.

Yang dimaksud dengan bodoh “semu” adalah anak yang sebenarnya tidak bodoh, tetapi karena sesuatu atau beberapa hal menjadi bodoh. Misainya malas belajar karena kurang dorongan (motivasi), tidak senang kepada gurunya, tidak senang kepada sekolahnya atau beberapa temannya sehingga ogah-ogahan bersekolah, dan masih banvak lagi sebab-sebabnya. Anak-anak macam ini (bodoh semu) bila dites,
inteligensin.Nilai cukup tinggi.

Yang kedua adalah bodoh “betulan” atau bodoh sungguhan. Anak bodoh golongan ini memang betul-betul bodoh. Ciri-ciri yang dapat kita lihat misalnya; sukar memusatkan perhatian; dalam permainan bersama sulit bermain sendiri, biasanya tergantung pada teman-temannya; mudah bingung; perhatiannya singkat; su lit berfikir abstrak; hanya mampu mengerjakan tugas-tugas yang sederhana; bila mendapat kesukaran mengatasinya dengan cara yang itu-itu juga, tidak mencoba dengan cara-cara (kemungkinan-kemungkinan) yang lain; perbendaharaan bahasa kurang; perasaannya biasanya tidak stabil dan sukar menyesuaikan diri pada kehidupan sosial.

Demikian ciri-ciri yang dapat dilihat. Namun untuk memastikannya sebaiknya diteskan IQ.Bila ternyata IQ (Intelligence Quotient) antara 75 — 90 (misalnya ‘82) maka anak tersebut digolongkan “anak, lambat” (slow learner), dan bila IQ-nya terletak antara 50 — 75 (misalnya 63), maka anak tersebut disebut anak dungu (mentally retarded). Anak “slo” learner” masih dapat mengikuti sekolah biasa, sedangkan anak dungu (mentally retarded) harus masuk sekolah khusus

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Mahsun, mengatakan bahwa Indonesia kaya akan ragam bahasa. Jumlahnya terus bertambah seiring penelitian yang terus dilakukan.

Pihaknya mencatat sedikitnya ada 442 bahasa yang dimiliki Indonesia yang terungkap dalam Kongres Bahasa ke-9 yang digelar 2008 silam. Pada 2012, penelitian berlanjut dengan mengambil sampel di 70 lokasi di wilayah Maluku dan Papua. Hasil dari penelitian itu, jumlah bahasa dan sub bahasa di seluruh Indonesia mencapai 546 bahasa.

"Jumlahnya akan lebih banyak karena penelitian belum selesai," kata Mahsun, Jumat (31/8/2012), di gedung Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Jakarta.

Tak sampai di situ, tahun depan, Mahsun optimistis jumlahnya akan menembus 600 jenis karena penelitian kembali dilakukan dengan mengambil sampel di 109 wilayah.

Metode yang dilakukan untuk meneliti merunut pengakuan masyarakat yang menuturkan suatu bahasa atau sub bahasa. Penghitungannya menggunakan metoda dialektometri dengan menghitung tingkat perbedaan bahasa di satu wilayah dengan wilayah lainnya.

"Pihak luar juga melakukan penelitian bahasa di Indonesia dan jumlahnya berbeda-beda. Tetapi yang paling akurat hanya kita," tandasnya.